[29112010] Demokrasi

A. Mendeskripsikan Pengertian dan Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi

1.  Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratein yang masing-masing memiliki arti rakyat dan pemerintah. Dengan kata lain demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau rakyatlah yang berkuasa. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi sendiri memiliki arti penting bagu masyarakat  yang menggunkannya karena dalam system demokrasi ada jaminan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara.

2.  Bentuk Demokrasi

Demokrasi yang dilaksanakan Negara-negara didunia dapat dikelompokan menjdi dua macam, yaitu :

a.    Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung yaitu bentuk pemerintahan diman hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Contohnya adalah Yunani Kuno.

b.    Demokrasi Tidak Langsung (demokrasi perwakilan)

Demokrasi perwakilan yaitu rakyat memilih wakil-wakil yang akan duduk di parlemen untuk mewakilinya menyuarakan kepentingan-kepentingannya tetapi kekuasaan tertinggi tetap ditangan rakyat. Salah satu sarananya yaitu dilaksanakannya pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk diparlemen.

Setiap negara memiliki cirri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya yang ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkurtan, kebudayaan, pandangan hidup serta tujuan yang ingin dicapainya. Ada dua bentuk demokrasi dalam system pemerintahan negara, yaitu :

a.    Pemerintahan monarki seperti monarki mutlak (absolut), monarki konstitusionl dan monarki parlementer.

b.    Pemerintahan republic yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat).

3.  Prinsip-prinsip Demokrasi yang Berlaku Secara Universal

a.    Adanya Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan berhubungan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan sebagaimana teori Trias Politica yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurutnya kekuasaan pemisaha dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1)   Kekuasaan legislative : kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen.

2)   Kekuasaan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah.

3)   Kekuasaan Yudikatif : kekuasaan untuk mengadili dalam rangka menegakkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat.

b.    Keterlibatan Warga Negara dalam Pembuatan Keputusan Politik

Dalam memahami keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dapat diperhatikan dengan menggunakan pendekatan, yaitu :

1)   Pendekatan Elitis

2)   Pendekatan Partisipatoris

c.    Kesetaraan di Antara Warga Negara

Hampir setiap negara senantiasa berusaha memberikan keadilan di antara warga negaranya untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, uang meliputi berbagai bidang kehidupan. Contohnya keadilan mendapatkan kesempatan pendidikan.

d.    Supremasi Hukum

Supremasi hokum yaitu menempatkan hokum pada posisi teratas dalam kehidupan berbangsa dan berhegara. Dan hokum tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan maupun harta.

e.    Kebebasan atau Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai oleh Warga Negara

Kebebasan dan kemerdekaan awalnya timbul dalam kehidupan politik sebgai reksi terhadap absolutism yang dapat memberikan kesempatan kepada warga negara agar memperjuangkan kepentingan dan kehendaknya serta melakukan control terhadap penyelenggara negara.

4.  Makna Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi adalah sikap dan pola perilaku masyarakat atau warga negara dalam mempraktikkan konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

5.  Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Suatu contoh sikap positif dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu sikap membiasakan diri melaksanakan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Contohnya antara lain hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak beragama dan yang lainnya.

Sedangkan untuk kewajiban contohnya adalah kewajiban terhadap lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.

B.  Proses Demokrasi Menuju Masyarakat Madani (Civil Society)

1.  Pemerintahan yang Demokratis

Pemerintahan yang demokratis pada intinya adalah kewenangan memerintah bearasal dari rakyat. Agar tidak bertindak sewenang-wenang, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi yang dihasilkan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemerintah yang demokratis harus memenuhi dua sayarat, yaitu :

  • Mempunyai dasar hukum dimana setiap tindakan pemerintah harus ada landasan hukum yang jelas dan dapat dijadikan dasar dikeluarkannya suatu kebijaksanaan.
  • Mempunyai tujuan yang jelas dimana setiap kegiatanpemerintahan harus nyata-nyata berguna untuk mewujudkan tujuan negara yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memelihara ketertiban umum.

Kemudian diwujudkan dengan tegaknya rule of law dengan tiga cirri utama, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara didepan hukum dan pemerintahan, terjaminnya hak-hak warga negara dalam UUD.

2.  Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat madani sendiri merupakan istilah lain yang sering digunakan orang dalam penerjemahan kedalam bahasa Indonesia. Dalam banyak hal, masyarakat madani sendiri pengertiannya yaitu masyarakat dimana anggotanya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda etnis, agama dan budaya, dapat hidup dan bekerja secara damai, serta masyarakat yang setiap anggotanya menghormati dan tunduk pada hukum dan pemerintahan dan tidak dikenal privilege bagi kelompok masyarakat tertentu.

3.  Ciri-ciri Masyarakat Madani

Ciri pokok masyarakat madani menurut Prof. DR. A.S. Hikam, yaitu sebagai berikut :

a.    Kesukarelaan, artinya suatu masyarakat madani bukanlah masyarakat paksaan atau karena indokritinasi.

b.    Keswasembadaan. Keanggotaan yang sukarela untuk hidup bersama tentunya tidak akan menggantungkn kehidupan kepada orang lain.

c.    Kemandirian yang tinggi terhadap negara. Yang berkaitan dengan ciri diatas anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada pemerintah orang lain termasuk negara.

d.    Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama, yang berarti suatu masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.

Ciri-ciri umum masyarakat madani antara lain :

a.    Kepentingan warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara atau penguasa sehingga antara kelompok masyartakat berdampingan secara damai.

b.    Rakyat bebas memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil.

c.    Dalam penyelenggaran pemerintah selalu dipelihara tiga aspek, yaitu kesejahteraan, keadilan dan kelestarian.

d.    Hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi sehingga kesewenangan penguasa maupun anarki dimasyarakat tidak terjadi.

C.  Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1.  Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Sejak Orde Lama, Orde Baru dan Revormasi

a.    Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama

Orde lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Hal ini nampak dari adanya berbagai macam penyimpangan ideologis yang dituangkan dalam berbagai bidang kebijaksanaan dalam negara. Penyimpangan ideologis maupun konstitusional tersebut beakibat pada penyimpangan-penyimpangan konstitusional lainnya, contohnya pimpinan lembaga tertinggi negara dijadikan menteri yang berarti sebagai pembantu presiden.

Pelaksanaan pemerintahan yang tidak berdasarkan konstitusi tersebut berakibat pada ketidakstabilan dalam bidang politik. Puncaknya ditandai dengan pemberontakan G-30-SPKI yang akhirnya digagakan oleh masyarakat Indonesia tertutama oleh generasi muda.

Dengan dipelopori oleh generasi muda, rakyat Indonesia menyampaikan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu :

  • Bubarkan PKI
  • Bersihkan cabinet dari unsur-unsur PKI
  • Turunkan harga/perbaikan ekonomi

Karena presiden tidak mampu lagi mengendalikan gelombang gerakan rakyat yang semakin besar, maka keluarlah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Letnan Jendral Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan negara.

b.    Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru

c.    Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi

2.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

  • Faktor-faktor Pendukung Pembangunan Demokrasi Pancasila

1)   Ideologi Pancasila sebagai ideology demokratik atau ideology terbuka dan bukan ideology kediktatoran atau ideology tertutup.

2)   UUD 1945 merupakan kekuatan pendukung konstitusional terhadap tewujudnya Demokrasi Pancasila.

3)   Tidak menganut machtsstaat atau negara kekuasaan, melainkan menganut paham rechtsstaat atau negara hukum. Segala tindakan pemerintah sebagai penyelenggara dan pelaksana kekuasaan negara harus selalu berpedoman kepada UUD dan undang-undang.

4)   Di Indonesia setelah bergulir reformasi terdapat banyak partai polotik yang menunjukkan terpenuhinya syarat untuk terwujudnya suatu demokrasi.

5)   Adanya kemerdekaan memilih yang diakui secara konstitusional yang ditunjukkan dengan adanya pemilihan umum.

6)   Didalam negara Indonesia diakui secara konstitusional kebebasan pers yang bertanggung jawab.

7)   Adanya pengakuan terhadap social control atau control masyarakat baik yang dilakukan oleh badan perwakilan politik, pers ataupun kelompok masyarakat maupun perseorangan.

  • Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Demokrasi Pancasila

1)   Masih ada yang menganut atau mengakui kebenaran suatu ideology baik ideology ekstrim kiri maupun ideology ekstrim kanan yang mengganggu pekalsanaan demokrasi Pancasila secara murni dan konskuen.

2)   Kesadaran hukum didalam masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya masih belum merata dan menyeluruh.

3)   Masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4)   Secara psikologis dan karakteristik masih terdapat sikap-sikap feudal, sikap kebapakan, otoriter dan demokratik.

5)   Masih sering terjadi gejolak-gejolah yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Aliran kepercayaan).

6)   Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih rendah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s